RAKOR DAN SOSIALISASI DPTb DAN DPK KPU KABUPATEN MELAWI DENGAN PPK DAN PPS SE-KABUPATEN MELAWI SERTA PERUSAHAAAN YANG YANG ADA DI KABUPATEN MELAWI Keterangan Foto : Dedi Suparjo (Ketua KPU Kab. Melawi) saat Rakor dan sosialisasi di Kecamatan Nanga Pinoh

RAKOR DAN SOSIALISASI DPTb DAN DPK KPU KABUPATEN MELAWI DENGAN PPK DAN PPS SE-KABUPATEN MELAWI SERTA PERUSAHAAAN YANG YANG ADA DI KABUPATEN MELAWI

Redaksi KPU Kab. Melawi    

     Dalam rangka melindungi hak pilih masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Melawi menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK) pemilu 2019 dengan PPK dan PPS Se- Kabupaten Melawi serta Perusahaan yang ada di Kabupaten Melawi kegiatan yang diselenggarakan dari tanggal 26 januari sampai dengan 6 febuari 2019 tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan data pemilih.

Ini merupakan salah satu kewajiban KPU untuk  melindungi hak pilih masyarakat pada pemilu 2019 khususnya di kabupaten Melawi, Oleh karena itu pentingnya KPU kabupaten Melawi menyampaikan informasi tahapan ini juga merupakan bentuk pelayanan KPU kabupaten Melawi kepada masyarakat khusunya yang ada di kabuapten Melawi.

     Dengan dijaminnya hak pilih masyarakat tentunya masyarakat bisa memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang adaKPU kabupaten Melawi juga menghimbau partai politik dan organisasi masyarakat lainnya untuk menjelaskan DPTb dan DPK pemilu 2019, Data pemilih yang terdaftar dalam DPT disuatu TPS karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS yang bersangkutan.Sehingga, yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain, Keadaan tertentu yang dimaksud yaitu menjalankan tugas pemerintahan ditempat lain pada hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang Mendampingi.penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti soisal atau panti rehabilitasi, Menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan rumah atau lembaga permasyarakatanm tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi. Pindah domisili dan tertimpa bencana alam,

Untuk bisa dimasukan dalam DPTb pemilih harus melaporkan kepada PPS atau KPU Kabupaten asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir model A.5-Kpu yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain.surat keterangan pindah memilih dapat diurus paling lambat 30 hari,sebelum hari pemungutan suara.dengan menunjukan KTP elektronik atau surat keterangan atau salinan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal, Apabila ada warga yang melapor kepada PPS atau KPU terkait dengan pindah pemlih maka PPS atau KPU mengecek dan meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan di DPT untuk menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir model A.5-KPU.

     Sedangkan DPK, kata ialah setiap warga negara Indonesia yang punya hak pilih namun belum terdata dalam DPT dan DPTb. Penilian kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara dan menunjukan KTP elektronik di TPS terdekat sesuai alamat pada KPT elektronik,Pemilih yang masuk dalam DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara dengan menunjukan KTP elektronik. Selanjutnya, pemilih dalam DPK didaftar di TPS sesuai alamat yang tertera dalam KTP elektronik yang bersangkutan.(REDAKSI KPU MELAWI)